Jakarta akan stop gunakan air tanah pada 2030
Sebagai cara untuk mencegah penurunan muka air tanah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bapak Basuki Hadimuljono mengatakan Jakarta akan stop gunakan air tanah pada 2030.
Bapak Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk mendukung pencapaian target pelayanan air minum 100 persen, Kementrian PUPR beserta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sisi hulu dan hilir.
“Jika semua pekerjaan SPAM ini sudah bisa kita selesaikan tepat waktu dan bisa mensupplay warga DKI Jakarta, maka pada tahun 2030, pemerintah bisa menyampaikan ke pada rakyat untuk stop gunakan air tanah,” kata Basuki ketika menghadiri Penandatanganan Fasilitas Kredit antara Sindikasi Kreditur dari Lembaga Perbankan dan Institusi Keuangan dengan PT Air Bersih Jakarta.
Jakarta akan stop gunakan air tanah pada 2030
Pemasangan akses perpipaan air minum tersebut dikerjakan karena Ibu Kota DKI Jakarta mempunyai tantangan penurunan muka air tanah sebagai dampak dari ekstraksi air tanah yang berlebihan.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan pemipaan air minum yang sekarang ini cakupannya masih 65 persen. Sedangkan, diperlukan pasokan air sebesar 31.875 liter per second untuk mencapai cakupan pelayanan air minum pemipaan 100 persen pada tahun 2030.
Pembangunan untuk sisi hilir Pemprov DKI Jakarta melakukan optimalisasi aset eksisting SPAM. Sedangkan untuk sisi hulu meliputi SPAM Regional Jatiluhur I sebesar 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong sebesar 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.
Pembangunan baru untuk mendukung SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong, menggunakan skema bundling dengan biaya modal sebesar Rp26,7 triliun.
“Pada hari ini, pembiayaan sisi hilir akan diwujudkan melalui penandatanganan fasilitas kredit antara PT Air Bersih Jakarta dengan Sindikasi Kreditur untuk 2 (dua) tahun pertama dengan biaya modal sebesar Rp12 Triliun yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp8,8 Triliun dan ekuitas pemegang saham,” tambah Basuki.